LSM dan ORMAS Segera Diperdakan

Kajen – Rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (ormas) rencannya akan segera dibahas pada 2013 mendatang. Raperda LSM dan Ormas ini merupakan inisiatif dari DPRD kabupaten Pekalongan, yang telah disepakati bersama dengan Bagian Hukum Kabupaten Pekalongan dalam Rapat kerja Badan Legislasi Daerah bersama Eksekutif pada awal Oktober yang lalu.

Disampaikan Ketua Badan legislasi daerah DPRD Kabupaten pekalongan, Taufiq Rizal, SE, pembahasan raperda LSM dan ORMAS ini sudah masuk dalam agenda program legislasi daerah (prolegda) Kabupaten Pekalongan. “Dan ditetapkan berdasarkan SK DPRD Kabupaten Pekalongan dalam rapat paripurna akhir Oktober kemarin,” katanya.

Selain pembahasan Raperda tentang LSM dan Ormas, pada 2013 nanti juga akan dibahas tiga belas raperda lainnya. Dari total empat belas raperda yang akan dibahas, empat diantaranya merupakan Raperda inisiatif DPRD, yakni Raperda tentang LSM dan Ormas, Raperda tentang Dana Cadangan, Raperda pengelolaan limbah dan raperda pengelolaan pendidikan.

Sedangkan sepuluh raperda lainnya merupakan usulan dari eksekutif, yang terdiri dari tiga raperda terkait APBD dan tujuh raperda pengaturan umum. Di antara tujuh raperda pengaturan umum, yakni raperda tentang Pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana, raperda tentang penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan Anak, raperda pengarusutamaan gender dan raperda pengarusutamaan anak.

Selain itu, juga akan dilakukan pembahasan raperda tentang penetapan lahan pertanian berkelanjutan dan dua raperda tentang tata ruang kota. Yakni tentang detail tata ruang kota Kecamatan Kedungwuni dan Wiradesa.

Namun demikian, lanjut Taufiq, dalam keadaan tertentu DPRD Kabupaten Pekalongan atau Bupati dapat mengajukan rancangan perda Kabupaten selain yang sudah diagendakan. “Misalnya untuk mengatasi keadaan luar biasa dan keadaan konflik bencana alam atau akibat adanya kerjasama dengan pihak luar,” katanya menambahkan.

Dalam keadaan tertentu lainnya, yang memastikan adanya urgensi atas suatu raperda juga dapat dilakukan pembahasan raperda. Selama dapat disetujui bersama oleh badan legislasi daerah dan bagian hukum.

About these ads
This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s